KAMPAR,… Menanggapi pernyataan resmi Pemerintah Kabupaten Kampar yang disampaikan melalui Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan oleh Marhalim, S.Pt terkait penanganan persoalan harga Tandan Buah Segar (TBS), para petani swadaya yang diwakili oleh Muliyono alias Glowo menyampaikan apresiasi mendalam. Senin 01-06-2026.
Masyarakat mengaku lega mengetahui bahwa aspirasi dan keluhan mereka tidak hanya didengar, tetapi telah dilaporkan hingga ke tingkat Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Langkah koordinasi berjenjang ini dinilai sebagai bentuk kepedulian nyata Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Wakil Bupati Misharti, serta jajaran dinas terkait dalam memperjuangkan nasib petani di wilayah Kabupaten Kampar pada khususnya.
“Kami memahami penjelasan pemerintah bahwa persoalan harga sawit merupakan isu kompleks yang dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah (CPO) global, biaya logistik, hingga kebijakan nasional. Kami juga menyambut baik pernyataan yang menegaskan bahwa pihaknya mendorong penyelesaian masalah ini secara kolektif dan nasional, serta jaminan bahwa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang melanggar aturan akan ditindak tegas hingga pencabutan izin usaha. Hal ini memberikan harapan baru bahwa persoalan mendasar dalam rantai pasok industri sawit akan segera dibenahi,” ujar Muliyono alias Glowo mewakili suara petani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, di tengah apresiasi yang disampaikan, para petani menegaskan bahwa kebutuhan akan keadilan harga dirasakan sangat mendesak di tingkat akar rumput. Masyarakat menilai, pelaporan ke pusat adalah langkah strategis jangka panjang, namun di saat yang sama diperlukan tindakan nyata dan langsung di wilayah Kabupaten Kampar. Sebagai gambaran, masyarakat menunjuk keberhasilan penanganan di kabupaten tetangga, seperti yang dilakukan Bupati Siak dan Bupati Pelalawan, yang telah turun langsung menyidak dan memanggil pihak pengelola pabrik untuk menetapkan harga yang wajar di wilayah hukumnya masing-masing.
“Bagi kami, laporan ke pusat sudah sangat baik dan kami ucapkan terima kasih. Namun kami berharap Bapak Bupati dan Wakil Bupati tidak berhenti hanya pada koordinasi laporan. Masyarakat minta langkah yang sama nyatanya seperti daerah lain: Bapak Bupati harus berkenan memanggil dan mendudukan langsung pihak-pihak pengelola PKS yang ada di Kampar untuk bernegosiasi dan menetapkan harga yang benar-benar normal, wajar, dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sekadar mengingatkan atau berkoordinasi dirasakan belum cukup untuk mengubah praktik penentuan harga yang sepihak selama ini. Petani menuntut kepastian bahwa harga yang diterima di kebun benar-benar disesuaikan dengan perhitungan yang adil dan tidak merugikan petani kecil. Kami percaya dan yakin penuh, Bupati Ahmad Yuzar serta Wakil Bupati Misharti memiliki wewenang dan komitmen yang sama besarnya untuk bertindak tegas di wilayah Kampar.
Kami juga sependapat bahwa kesejahteraan petani adalah kunci keberhasilan ekonomi daerah, dan industri harus tetap berkelanjutan. Namun, keseimbangan itu harus dimulai dari harga yang adil di tingkat petani. Masyarakat berharap, selain memperjuangkan kebijakan di tingkat pusat, pemerintah daerah juga segera menggelar pertemuan terbuka dengan seluruh pengusaha sawit di Kampar. Langkah ini dilakukan agar kepastian harga segera terwujud, petani tenang berusaha, dan tidak ada lagi kerugian yang dirasakan di tengah fluktuasi pasar yang tidak menentu. Kami yakin, langkah tegas ini akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah benar-benar hadir dan berpihak pada rakyatnya.
Tidak hanya berhenti pada tuntutan kepada pemerintah, para petani swadaya di Kampar juga terus mendorong peran aktif dari Perkumpulan Insan Pers Keadilan Tapung Hulu. Lembaga pers ini diminta untuk terus memantau, mengawal, dan menyuarakan keluhan masyarakat terkait ketidakwajaran harga sawit yang terjadi di Kabupaten Kampar. Pengawasan dan pelaporan yang terus-menerus diharapkan berlangsung sampai harga pembelian TBS di tingkat petani benar-benar pulih, normal, dan wajar secara nyata, sesuai ketentuan dan tidak lagi merugikan para petani kecil.
(Sumber : Muliyono Petani Swadaya ).
